Kamis, 18 Oktober 2018

Audit Program

Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis.

Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan.
Audit program harus menggariskan dengan rinci, prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

Audit program yang baik harus mencantumkan :
  • Tujuan pemeriksaan 
  • Prosedur audit yang akan dijalankan
  • Kesimpulan pemeriksaan
Sebagai KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan disetiap kliennya, sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan (tailor made).
Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk Compliance Test dan Subtantive Test.

Sumber : buku Auditing

Allocation Cost

An organization’s service and administrative costs can be substantial, and some or all of these costs usually are allocated to cost objects.  Thus, the allocations of service and administrative costs can have a significant impact on product cost and pricing, asset valuation, and segment profitability.

Required
1.  What are service and administrative costs?
2.  When service and administrative costs are allocated, they are grouped into homogenous pools and then allocated to cost objects according to some allocation base.
      a.     Compare and contrast the benefit and cost criteria for selecting an allocation base.
     b.     Explain what the ability-to-bear costs criterion means in selecting an allocation base.

Solution:

1. Service and administrative costs are costs that are incurred by headquarters' staffs or other central units. In order to maintain the company as a functioning entity, administrative costs are incurred for the benefit of all units of the company. Service units generally exist to provide services to other units and, thus, are not as broad in nature as administrative costs.

2. Homogeneous cost pools are collections of costs that are similar in nature and have a presumed causal connection. Examples of homogeneous pools include personnel-related costs, payroll-related costs, space-related costs, and energy-related costs. A cost object can be any physical unit or organizational sub-set for which costs are measured or estimated. Examples of cost objects include products, contracts, projects, sales territories, or other organizational subdivisions.
a. The "benefit" or “equity” criterion, often applied to corporate administrative costs, allocates costs according to some measure of the benefit received. The benefit criterion holds that cost objects that benefit from particular costs should share responsibility for these costs. The "cause" criterion focuses on the cost objects that precipitated the costs involved. The cause criterion is often applied to service costs and allocates these costs to those units or cost objects that gave rise to these costs.
b. The "ability to bear " criterion, which is similar in objective to the benefit criterion, is based on the ability of the cost objects to cover or absorb costs and allocates costs based on the profits of the cost objects. This allocation base does not consider the benefits derived from nor the cause of the costs to be allocated but only the relative profitability of the cost objects. Therefore, the most profitable unit is charged with the greatest proportion of cost. Because of the disincentive to be profitable and the dysfunctional effect on management behavior, the "ability to bear costs" criterion has limited use.


Audit Plan (Perencanaan Pemeriksaan)

Standar Audit 300 Perencanaan suatu audit laporan keuangan (IAP, 2013) yang berlaku efektif mulai 1 januari 2013 (untuk emiten) dan 1 Januari 2014 (untuk entitas selain emiten) merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan pemeriksaan.

Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan startegi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit.
Perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat, antara lain membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antara area yang penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Standar pekerjaan lapangan pertama (IAP, 2011: 310.1) berbunyi sebagai berikut:
"Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya"

Begitu juga menurut AICPA auditing standards (Arens, 2017: 261):
"Auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan dan suoervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan sering kali tumpang tindih (overlap). Auditor sebagai penanggung jawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada staf lain dalam kantor akuntannya (asisten)

Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:
  1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi didalamnya.
  2. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut.
  3. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informsi akuntansi pokok perusahaan.
  4. Penetapan tingkat pengendalian yang direncanakan.
  5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.
  6. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment).
  7. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti resiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
  8. Sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas (sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak/perjanjian).
Sumber : buku Auditing

Rabu, 17 Oktober 2018

Pemilikan Dan Penyimpanan Kertas Kerja Pemeriksaan

- Kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan (confidentiality) data klien.

- Walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut.

- Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau meriview kertas kerja pemeriksaan baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan, sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan.

- Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaana dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku (minimal lima tahun).

Sumber : buku Auditing

Selasa, 16 Oktober 2018

Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor prosedur-prosedur audit yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi dan representatio, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos laporan posisi keuangan (neraca) da laba rugi, serta komentar-kometar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor, mempuyai beberapa tujuan.

Tujuan tersebut antara lain:
- Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. 
Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan.
- Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik.
Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Misalnya melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaires, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta Surat Pernyataan Langganan dan lain-lain.
- Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari:
  • pihak pajak
  • pihak bank
  • pihak klien 
Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertannyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut, yang berkaitan dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi.
- Sebagai salah satu dasar penilaian asisten (s selesai eluruh tim audit ) sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner, sesudah selesai suatu penugasan.
Evaluasi tersebut biasa di gunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji.
- Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya.
Untuk persiapan audit tahun berikutnya kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain:
  • untuk mengecek saldo awal
  • untuk dipelajari oleh audit staf yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut.
  • untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya.
Sumber : buku Auditing

Cara Pemilihan Sampel

Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan. Karena kalau seluruhnya diperiksa, tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar.

Karena itu transaksi-transaksi dan bukti-bukti diperiksa secara "test basis" atau secara sampling. Dari keseluruhan "universe" diambil beberapa sampel untuk ditest, dan dari hasil pemeriksaan sampel, auditor akan menarik kesimpulan mengenai "universe" secara keseluruhan.

Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik.
Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehinggs sampel tersebut betul-betul representative.

Sumber : buku Auditig

Compliance Test Dan Substantive Test

Tes ketaatan (Co transmpliance Test) atau test of recorded transactions adalah tes terhadap bukti-bukti pembukua yang mendukung trasaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap trasaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah (rupiah)-nya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern.

Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Kelengkapan bukti pendukung (supporting documents)
  2. Kebenaran perhitungan matematis (footing, cross footing, extesion)
  3. otorisasi dari perusahaan yang berwenang 
  4. kebenaran nomor perkiraan yang didebit/dikredit
  5. kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar
Compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutka setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun.
Contoh kertas kerja untuk tes transaksi pengeluaran kas bisa dilihat di Exhibit 6-2.
Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan {neraca} dan Laporan Laba Rugi)

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain: 
  • inventarisasi aset tetap
  • observasi atas stock opname
  • kofirmasi piutang, utang da bank
  • subsequent collection dan subsequent payment
  • kas opname
  • pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain
Sumber : buku Auditing