Asesmen Pasien (AP) Edisi 1

Proses asesmen pasien adalah proses yang terus menerus dan dinamis yang digunakan pada sebagian besar unit kerja rawat inap dan rawat jalan. Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan berdasarkan konsep Pelayanan berfokus pada pasien (Patient/Person Centered Care). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO: Conceptual framework integrated people- centred health services. (WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016-2026, July 2015).

Penerapan konsep pelayanan berfokus pada pasien adalah dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal dengan elemen:

• Dokter  penanggung  jawab  pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan/Clinical Leader
• Profesional Pemberi Asuhan bekerja sebagai tim intra- dan inter-disiplin dengan kolaborasi interprofesional.
• Manajer Pelayanan Pasien/ CaseManager
• Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.

 Asesmen pasien terdiri atas 3 proses utama dengan metode IAR:

1. Mengumpulkan informasi dari data keadaan fisik, psikologis, sosial, kultur, spiritual dan riwayat kesehatan pasien (I - informasidikumpulkan).
2. Analisis informasi dan data, termasuk hasil laboratorium dan radiologi diagnostik imajing untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien.(A - analisis data dan informasi) 
3. Membuat rencana pelayanan untuk memenuhi semua kebutuhan pasien yang telah di identifikasi. (R - rencana disusun).

Asesmen harus memperhatikan kondisi pasien, umur, kebutuhan kesehatan, dan permintaan atau preferensinya. Kegiatan asesmen pasien dapat bervariasi sesuai dengan tempat pelayanan. Asesmen ulang harus dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Asesmen ulang adalah penting untuk memahami respons pasien terhadap pemberian asuhan, pengobatan dan pelayanan, serta juga penting untuk menetapkan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif. Proses-proses ini paling efektif dilaksanakan bila berbagai profesional kesehatan yang bertanggung jawab atas pasien bekerja sama.

Asesmen yang efektif menghasilkan keputusan tentang tindakan segera dan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien untuk tindakan darurat, asuhan terencana, bahkan jika kondisi pasien berubah. Asesmen pasien merupakan proses berkelanjutan, dinamis dan dikerjakan di instalasi /unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan unit pelayanan lainnya. Asesmen pasien terdiri dari 3 proses utama dengan metode IAR:

a.      Mengumpulkan data dan  informasi (hurufI)    tentang hal-hal sesuai d sd n, tersebut dibawah. Pada SOAP adalah S–Subyektif dan O-Obyektif.
b.      Analisis data dan informasi (huruf A) , yaitu melakukan analisis terhadap informasi yang menghasilkan diagnosis, masalah, dan kondisi, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pada SOAP adalah A-Asesmen.
c.    Membuat Rencana (huruf R), yaitu menyusun solusi untuk mengatasi/ memperbaiki kelainan kesehatan sesuai butir b . Pelaksanaan R adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah teridentifikasi. Pada SOAP adalah P– Plan.

Isi minimal asesmen awal antara lain :

• d. Status fisik,
• e. psiko-sosio-spiritual,
• f.  ekonomi
• g. iwayat kesehatanpasien.
• h. riwayatalergi,
• i.  asesmennyeri,
• j.  risiko jatuh,
• k. asesmenfungsional,
• l.  risiko nutrisional,
• m. kebutuhan edukasi,
• n.  Perencanaan Pemulangan Pasien (Discharge Planning) 

Untuk melakukan asesmen pasien secara efektif, rumah sakit menentukan regulasi, isi minimal asesmen yang harus dilakukan oleh dokter, perawat dan professional pemberi asuhan lainnya. Asesmen dilakukan oleh disiplin klinis sesuai kebutuhan. Asesmen hanya dilakukan oleh orang yang kompeten dan diberi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil asesmen itu harus ada sebelum dilakukan pengobatan.

Sumber : Pedoman Akreditasi Rumah Sakit KARS

Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK) edisi 1

Staf memahami dan mampu melaksanakan proses penerimaan pasien. Proses tersebut meliputi

• pendaftaran pasien rawat jalan dan rawatinap;
• penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawatinap;
• menahan pasien untukobservasi.

Dalam rangka keterbukaan kepada publik tersedia sistem pendaftaran rawat inap dan rawat jalan secara online

Elemen Penilaian

1. Ada regulasi tentang proses pendaftaran pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien gawat darurat, proses penerimaan pasien gawat darurat keunit rawat inap, menahan pasien untuk observasi dan mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit.(R)
2. Ada pelaksanaan proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran rawat jalan. (D,W)
3. Ada pelaksanaan proses penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap. (D,W)
4. Ada pelaksanaan proses menahan pasien untuk observasi.(D,W)
5. Ada pelaksanaan proses mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit.(D,W)
6. Staf memahami dan melaksanakan semua proses sesuai dengan regulasi.(D,W)
7. Ada pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online. (D,W)

Saat admisi, pasien dan keluarga pasien dijelaskan tentang rencana asuhan, hasil yang diharapkan dari asuhan, dan perkiraan biayanya.  Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien/keluarga. Pemberian informasi didokumentasikan.

Elemen Penilaian

1. Penjelasan termasuk rencana asuhan didokumentasikan.(D,W)
2. Penjelasan termasuk hasil asuhan yang diharapkan dan di dokumentasikan.(D,W)
3. Penjelasan termasuk perkiraan biaya yang ditanggung pasien atau keluarga. (D,W)
4. Penjelasan yang diberikan dipahami oleh pasien dan keluarga untuk membuat keputusan.(W)

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola alur pasien di seluruh bagian rumah sakit.

Maksud dan Tujuan

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk didaerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepadapasien.

Komponen dari pengelolaan alur pasien termasuk

• ketersediaan tempat tidur rawat inap;
• perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
• perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unitdarurat;
• alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca- anestesi);
• efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumah tanggaan dan transportasi);
• pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
• akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/CaseManager.

Sumber : Pedoman Akreditasi Rumah Sakit KARS

Proses Penyusunan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi1

Pada tahap awal Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) membentuk Tim penyusun yang terdiri dari 25 orang, Tim tersebut dibagi menjadi sub tim-sub tim, masing- masing sub tim mereview 3 – 4 bab dari standar akreditasi versi 2012. Mengingat di tingkat internasional ada panduan prinsip-prinsip standar akreditasi yang dikeluarkan oleh ISQua (The International Society for Quality in Health Care) yaitu badan akreditasi yang melakukan akreditasi standar akreditasi yang dipergunakan oleh badan akreditasi.

Langkah awal yang dilakukan KARS adalah mengundang pakar akreditasi untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua yang harus diperhatikan oleh KARS dalam menyusun standar akreditasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 ini, disusun dengan menggunakan acuan acuan sebagai berikut:

• Prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua
• Peraturan dan perundangan-undangan termasuk pedoman dan panduan di tingkat Nasional baik dari pemerintah maupun profesi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh rumah sakit diIndonesia
• Standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi5
• Standar akreditasi rumah sakit KARS versi2012
• Hasil kajian hasil survei dari standar dan elemen yang sulit dipenuhi oleh rumah sakit di Indonesia

Setelah draft standar nasional akreditasi rumah sakit selesai disusun oleh masing- masing subtim, KARS mengadakan pertemuan tim penyusun untuk membahas setiap bab yang ada di dalam standar akreditasi tersebut. Masukan dari anggota sub tim lainnya, dipergunakan oleh sub tim untuk memperbaiki standar, selanjutnya masing-masing sub tim membahas dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Sebagai contoh untuk bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dibahas dengan mengundang Kementerian Kesehatan,Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (HIPPI), Persatuan Pengendalian Infeksi (Perdalin) dan lain-lain. Pembahasan dilakukan untuk setiap bab yang dilakukan secara intens, sehingga terjadi diskusi dua arah dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat.

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, sub tim melakukan perbaikan draft standar tersebut. Setelah perbaikan selesai dilakukan di masing-masing sub tim, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengundang semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan beberapa rumah sakit yang akan dipergunakan uji coba untuk membahas standar tersebut secara pleno. Masukan pada rapat pleno tersebut oleh masing-masing sub tim dipergunakan untuk memperbaiki draft standar tersebut. Hasil perbaikan draft standar tersebut diuji cobakan ke rumah sakit berdasarkan kelas dan jenis rumah sakit. Rumah sakit yang dipilih sebagai tempat uji coba, dikirimi terlebih dahulu draf tstandar akreditasi tersebut dan diminta secara aktif untuk membahas standar akreditasi tersebut diinternal rumah sakit, baik dari segi tata bahasa maupun bisa tidaknya standar tersebut di implementasikan. Setelah itu KARS menugaskan tim penyusun melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan diskusi dengan tim akreditasi rumah sakit dan pimpinan di rumah sakit. Rumah sakit diminta membuat masukan tertulis terkait dengan standar dan elemen yang perlu diperbaiki, dihilangkan atau ditambah.

Sumber : Pedoman Akreditasi Rumah Sakit KARS

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) SNARS ED 01

Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepalabidang/divisi medis,keperawatan, penunjang medis, administrasi, dan lainnya termasuk kepala unit/departemen/instalasi pelayanan.

Rumah sakit perlu menetapkan komite/tim atau bentuk organisasi lainnya untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan lebih baik.

Standar ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan.

Pendekatan ini mencakup :

• setiap unit terlibat dalam program peningkatan mutu dan keselamatanpasien;
• rumah sakit menetapkan tujuan, mengukur seberapa baik proses kerja dilaksanakan, dan validasidatanya;
• menggunakan data secara efektif dan fokus pada tolok ukur program;dan
• bagaimana menerapkan dan mempertahankan perubahan yang telah menghasilkan perbaikan.

Agarpeningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan baik,DirekturRumah Sakit, para kepala bidang/divisi, serta kepala unit dan departemen di rumahsakit:

• wajib mendorong pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien(PMKP);
• berupaya mendorong pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan(qualityand safetyculture);
• secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi;
• menggunakan data agar fokus kepada prioritas isu;
• berupaya menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

Mutu dan keselamatan sejatinya berakar dari pekerjaan sehari-hari dari seluruh staf di unit pelayanan seperti staf klinis melakukan asesmen kebutuhan pasien dan memberikan pelayanan.

Standar PMKP ini membantu mereka untuk memahami bagaimana melakukan peningkatan nyata dalam memberikan asuhan pasien dan menurunkan risiko.

Demikian pula staf non klinis dapat memasukkan standar dalam pekerjaansehari-hari mereka untuk memahami bagaimana suatu proses dapat lebih efisien, sumberdaya dapat digunakan dengan lebih bijaksana, dan risiko fisik dapatdikurangi.

Standar PMKP ini mempunyai kegiatan dengan spektrum yang sangat luas pada rumahsakit termasukkerangkauntukmeningkatkankegiatandanmenurunkanrisiko yang terkait dengan munculnya variasi(ketidakseragaman) dalam proses pelayanan.

Dengan demikian, kerangka yang ada dalam standar ini sangat sesuai dengan berbagai variasi dalam struktur program dan pendekatan yang kurang formal terhadap peningkatan mutu serta keselamatan pasien.

Kerangka standar ini juga dapat terintegrasi dengan program pengukuran yang sudah dilaksanakan seperti hal-hal yang terkait dengan kejadian yang tidak diantisipasi (manajemen risiko) dan pemanfaatan sumberdaya (manajemen utilisasi).

Seiring berjalannya waktu maka rumah sakit yang mengikuti kerangka ini akan

• mengembangkan dukungan Direktur dan Kepala Bidang/Divisi serta Kepala Unit/Instalasi pelayanan terhadap program keseluruhan rumahsakit;
• melatih dan melibatkan lebih banyakstaf;
• menetapkan prioritas yang lebih jelas tentang apa yang yang akandiukur
• dan dievaluasi;
• membuat keputusan berdasar atas pengukuran data;dan
• melakukan perbaikan berdasar atas perbandingan dengan rumah sakit lainnya, baik nasional danb internasional.

Fokus area standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah

1. pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatanpasien;

2. pemilihan, pengumpulan, analisis, dan validasi data indikatormutu;

3. pelaporan dan analisis insiden keselamatanpasien;

4. pencapaian dan mempertahankanperbaikan;

5. manajemenrisiko.

sumber : Pedoman SNARS ED 01

Pelayanan Kefarmasiaan dan Penggunaan Obat (PKPO)

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk

• menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan;

• menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;

• melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety);

• menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (medication safety);

• menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan komponen yang penting dalam pengobatan simtomatik, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif terhadap penyakit dan berbagai kondisi, serta mencakup sistem dan proses yang digunakan rumah sakit dalam memberikan farmakoterapi kepada pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan secara multidisiplin dalam koordinasi para staf di rumah sakit.

Rumah sakit menerapkan prinsip rancang proses yang efektif, implementasi dan peningkatan mutu terhadap seleksi, pengadaan, penyimpanan, peresepan atau permintaan obat atau instruksi pengobatan, penyalinan (transcribe), pendistribusian, penyiapan(dispensing),pemberian,pendokumentasian,danpemantauan terapi obat. Praktik penggunaan obat yang tidak aman (unsafe medication practices) dan kesalahan penggunaan obat (medication errors) adalah penyebab utama cedera dan bahaya yang dapat dihindaridalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia.Oleh karena itu, rumah sakit diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membuat sistem pelayanan kefarmasian,dan penggunaan obat yang lebih aman yang senantiasa berupaya menurunkan kesalahan pemberian obat.

sumber : Pedoman SNARS ED 01

Mengisi seminar akreditasi rumah sakit

Fasilitas dan Manajemen Keselamatan (FMK) ED 01

Rumah sakit dalam kegiatannya harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan tersebut fasilitas fisik, peralatan medis, dan peralatan lainnya harus dikelola secara efektif. Secara khusus, manajemen harus berupaya keras

1. mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko;
2. mencegah kecelakaan dan cidera;dan
3. memelihara kondisi aman.
4. Manajemen yang efektif melibatkan multidisiplin dalam perencanaan, pendidikan, dan pemantauan.

• Pimpinan merencanakan ruangan, peralatan, dan sumber daya yang dibutuhkan yang aman dan efektif untuk menunjang pelayanan klinis yang diberikan.
• Seluruh staf dididik tentang fasilitas, cara mengurangi risiko, serta bagaimana memonitor dan melaporkan situasi yang dapat menimbulkan risiko.
• Kriteria kinerja digunakan untuk mengevaluasi sistem yang penting dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Rumah sakit agar menyusun program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan
yang mencakup enam bidang.

• Keselamatan dan Keamanan

1. Keselamatan adalah keadaan tertentu karena gedung,lantai,halaman,dan peralatan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, dan pengunjung.
2. Keamanan adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang.

• Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya meliputi penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan radioaktif serta bahan berbahaya  lainnya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya dibuang secara aman.
• Manajemen Penanggulangan Bencana meliputi risiko kemungkinan terjadi bencana diidentifikasi, juga respons bila tejadi wabah, serta bencana dan keadaan emergensi direncanakan dengan efektif termasuk evaluasi lingkungan pasien secara terintegrasi.
• Sistem Proteksi Kebakaran meliputi properti dan penghuninya dilindungi dari kebakaran dan asap.
• Peralatan Medis meliputi peralatan dipilih, dipelihara, dan digunakan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko.
• Sistem Penunjang meliputi listrik,air,dan sistem pendukung lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian.

Bila di rumah sakit ada tenant/penyewa lahan (seperti sebuah restauran, kantin, café, dan toko souvenir) maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tenant/penyewa lahan tersebut mematuhi program manajemen dan keselamatan fasilitas sebagai berikut:

1. program keselamatan dan keamanan;
2. program penanganan B3 dan limbahnya;
3. program manajemen penanggulangan bencana;
4. program proteksi kebakaran.

Peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan/inspeksi oleh yang berwenang di daerah banyak menentukan bagaimana fasilitas dirancang,digunakan,dandipelihara. Seluruh rumah sakit tanpa memperdulikan ukuran dan sumber daya yang dimiliki harus mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pasien, keluarga, staf, dan para pengunjung.
Rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk mengenai bangunan dan proteksi kebakaran. Rumah sakit memahami fasilitas fisik yang dimiliki dan secara proaktif mengumpulkan data serta membuat strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan lingkungan pasien.

sumber : Pedoman SNARS ED 01

Perubahan Standar Akreditasi terbaru KARS 1 Januari 2018

Ada beberapa perubahan nama bab dalam standar akreditasi rumah sakit versi terbaru 1 Januari 2018, diantaranya adalah:

• Akses Pelayanan dan Kontinuitas (APK) menjadi Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
• Pelayanan Pasien (PP) berubah menjadi Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)
• Manajemen Penggunaan Obat (MPO) berubah menjadi Kefarmasiaan dan Penggunaan Obat (PKPO)
• Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) berubah menjadi Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), dimana beberapa standar dari manajemen komunikasi dan    informasi (MKI) standar versi 2012 yang terkait dengan komunikasi, dijadikan satu di manajemen komunikasi dan edukasi ini.
• Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) berubah menjadi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
• Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) berubah menjadi Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)
• Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) berubah menjadi Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
• Sasaran Millenium Development Goals (SMDGs) berubah menjadi program nasional dimana terdiri dari:

1. Program menurunkan Angka Kematian ibu dan bayi
2. Program menurunkan Angka Kesakitan HIV/AIDS
3. Program menurunkan angka kesakitan TB
4. Penyelenggaraan Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
5. Penyelengaraan Pelayanan Geriatri 

Sumnber : Buku Pedoman Akreditasi RS KARS

Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Pengelompokan berdasarkan fungsi, saat ini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien; juga dengan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah sakit secara keseluruhan tetapi juga untuk setiap unit, departemen, atau layanan yang ada dalam organisasi rumah sakit tersebut. Lewat proses survei dikumpulkan informasi sejauh mana seluruh organisasi mentaati pedoman yang ditentukan oleh standar. Keputusan pemberian akreditasinya didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap standar di seluruh organisasi rumah sakit yang bersangkutan.

Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) sebagai berikut:

        I.            SASARAN KESELAMATAN PASIEN

SASARAN 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar 

SASARAN 2 : Meningkatkan komunikasi yang efektif

SASARAN 3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications)

SASARAN 4 : Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.

SASARAN 5 : Mengurangi risiko infeksi terkait

pelayanan kesehatan

SASARAN 6 : Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

       II.             STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN

1.        Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)

2.        Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

3.        Asesmen Pasien (AP)

4.        Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)

5.        Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

6.        Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

7.        Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

      III.             STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKIT

1.        Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

2.        Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

3.        Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)

4.        Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

5.        Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)

6.        Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

     IV.             PROGRAM NASIONAL

1.        Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

2.        Menurukan Angka Kesakitan HIV/AIDS.

3.        Menurukan Angka Kesakitan TB

4.        Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

5.        Pelayanan Geriatri

Sumber : Standar Nasional KARS

Persyaratan kelayakan umum pengajuan akreditasi rumah sakit edisi 1

Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia
2. Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas rumah sakit
3. Izin operasional rumah sakit masih berlaku
4.  Bila izin rumah sakit sudah habis masa berlakunya, pengajuan permohonan survei bisa dilakukan, bila Dinas Kesehatan meminta syarat perpanjangan izin operasional harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah sakit mengirimkan surat/ persyaratan dari Dinas Kesehatan tersebut ke KARS dan survei dapat dilaksanakan. Hasil survei yang diberikan berupa surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan untuk mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit mengirimkan dokumen izin tersebut ke survei@kars.or.id dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada rumah sakit tersebut.
5. Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis (dokter atau dokter gigi)
6. Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
7.  Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaaan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku.
8. Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.
9. Semua tenaga medis pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)
10.  Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.

Bila dalam kajian persyaratan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria 1. sampai dengan 10. maka KARS dapat memutuskan bahwa tidak dilaksanakan survei sampai dengan persyaratan dipenuhi.

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Akreditasi Rumah Sakit

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) adalah rencana kerja tertulis yang harus dibuat oleh rumah sakit sebagai tindak lanjut hasil penilaian yang “tidak terpenuhi” (“not met”) atau “terpenuhi sebagian” dari hasil survei oleh KARS. Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang tertulis diharapkan dapat:

• Menegakkan strategi/pendekatan yang akan diterapkan oleh rumah sakit akan untuk menangani setiap temuan yang “tidak terpenuhi” (“not met”) atau “terpenuhi sebagian”
• Menjelaskan tindakan spesifik akan digunakan oleh rumah sakit untuk mencapai kepatuhan pada standar yang dinilai “tidak terpenuhi” (“not met”)/elemen. Penilaiannya telah dikutip;
• Menjelaskan langkah-langkah spesifik yang akan digunakan rumah sakit untuk berkomunikasi dan mengedukasi karyawan, dokter, dan staf lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencapai kepatuhan pada standar atau elemen penilaian yang dinilai “tidak terpenuhi” (“not met”) atau “terpenuhi sebagian”
• Menjelaskan metodologi untuk mencegah terjadinya kembali suatu tindakan ketidakpatuhan dan untuk mempertahankan perbaikan dari waktu ke waktu; dan
• Mengidentifikasi langkah-langkah penilaian yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas rencana perbaikan.

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)  harus  menunjukkan  bahwa  tindakan yang dilakukan rumah sakit untuk dapat mencapai “terpenuhi lengkap” terhadap standar dan elemen penilaian. Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) harus sudah dikirim ke KARS dalam waktu 1 (satu) bulan setelah s ertifikat akreditasi diterima oleh rumah sakit.

sumber : Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit

Metode Audit dalam Penilaian Elemen Akreditasi Rumah Sakit

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 merupakan standar pelayanan berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit.

Setiap elemen penilaian dilengkapi dengan (R) atau (D), atau (W) atau (O) atau (S), atau kombinasinya yang berarti sebagai berikut :

(R) =Regulasi, yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan Direktur rumah sakit, keputusan Direktur rumah sakit dan atau program.

(D) = Dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan dan atau notulen rapat dan atau hasil audit dan atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya.

(O) =Observasi, yang dimaksud dengan observasi adalah bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan/observasi yang dilakukan oleh surveior.

(S) =Simulasi, yang dimaksud dengan simulasi adalah peragaaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh surveior.

(W) =Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveior yang ditujukan kepada pemilik/representasi pemilik, direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi asuhan (PPA), staf klinis, staf non klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan lain-lain.

Sumber : Pedoman SNARS

Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)

Pada standar Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK) pada akreditasi rumah sakit, yaitu rumah sakit seyogianya mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kontinuitas pelayanan. Maksud dan tujuan adalah menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang sudah tersedia di rumah sakit, mengoordinasikan pelayanan, kemudian merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya.

Sebagai hasilnya adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit.  Perlu informasi penting untuk membuat keputusan yang benar tentang:

1. kebutuhan pasien yang dapat dilayani oleh rumah sakit;

2. pemberian pelayanan yang efisien kepada pasien;

3. rujukan ke pelayanan lain baik di dalam maupun keluar rumah sakit;

4. pemulangan pasien yang tepat dan aman ke rumah.

Sumber : Pedoman 

Standar Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) Akreditasi Rumah Sakit

Dalam standar Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) disebutkan bahwa tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi yg efektif, kolaborasi, dan standardisasi proses untuk memastikan bahwa rencana, koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan unik pasien dan target.

Asuhan tersebut dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau kombinasinya, yang berdasar atas asesmen dan asesmen ulang pasien.

Area asuhan risiko tinggi (termasuk resusitasi, transfusi, transplantasi organ/jaringan) dan asuhan untuk risiko tinggi atau kebutuhan populasi khusus yang membutuhkan perhatian tambahan.

Asuhan pasien dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) dengan banyak disiplin dan staf klinis lain. Semua staf yg terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yg jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit ,atau uraian tugas wewenang (UTW).

Beberapa asuhan dapat dilakukan oleh pasien/keluarganya atau pemberi asuhan terlatih (care giver).

Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) dapat dibantu oleh staf klinis lainnya.

Asuhan pasien terintegrasi dilaksanakan dengan beberapa elemen.

⦁ Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (clinical leader).

⦁ PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, menggunakan alur klinis/clinical pathway, perencanaan pemulangan pasien terintegrasi/integrated discharge planning.

⦁ Manajer Pelayanan Pasien/Case Manager menjaga kesinambungan pelayanan.

⦁ Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA harus memastikan:

⦁ asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas asesmen;

⦁ rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien;

⦁ respons pasien terhadap asuhan dimonitor;

⦁ rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasar atas respons pasien.

sumber : Pedoman SNARS

Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Keputusan akreditasi KARS berdasarkan capaian rumah sakit terhadap Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Ketua Eksekutif KARS mempertimbangkan semua hasil dan informasi saat survei awal atau survei ulang untuk pengambilan keputusan hasil akreditasi. Hasilnya dapat berupa rumah sakit memenuhi kriteria untuk akreditasi keseluruhan atau sebagian, atau tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat memperoleh akreditasi.

Keputusan akreditasi final didasarkan pada kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Rumah sakit tidak menerima nilai/skor sebagai bagian dari keputusan akreditasi final. Ketika suatu rumah sakit berhasil memenuhi persyaratan akreditasi KARS, rumah sakit tersebut akan menerima penghargaan Status Akreditasi Sebagai berikut:

§  Tidak lulus akreditasi

• Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60 %
• Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveior dilaksanakan.

§  Akreditasi tingkat dasar

• Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

§  Akreditasi tingkat madya

• Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

§  Akreditasi tingkat utama

• Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

§  Akreditasi tingkat paripurna

• Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %

Sumnber : Buku Pedoman Akreditasi RS KARS

Standar SNARS ED 1 Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Peresepan dan penggunaan antibiotik yang kurang bijak akan meningkatkan kejadian resistensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lainMethicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR TB) dan lain-lain. Dampak resistensi terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak perlu atau berlebihan mendorong berkembangnya resistensi dan multipel resisten terhadap bakteri tertentu yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan (atau kesalahan penggunaan) antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteri penyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Komite Farmasi dan Terapi (KFT), Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (KPPI-RS), Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Program pengendalian resistensi antibiotik bertujuan:

1. Menekan resistensi antibiotik
2. Mencegah toksisitas akibat penggunaan antibiotik
3. Menurunkan biaya akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijak
4. Menurunkan risiko infeksi nosokomial

Program Pengendalian Resistensi Antibiotik dapat berjalan dengan baik bila danya kolaborasi yang harmonis antar profesi kesehatan. Tim PPRA terdiri dari 4 Pilar, yaitu :

1. Komite Farmasi dan Terapi
2. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS
3. Farmasi Klinik
4. Mikrobiologi Klinik

Tugas Tim PPRA :

Membantu pimpinan dalam:

• Menerapkan kebijakan-kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba (integrasi dengan 4 pilar)
• Menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan antibiotik
• Menetapkan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)
• Memonitor dan mengevaluasi PPRA
• Menyelenggarakan forum diskusi/kajian pengelolaan penderita penyakit infeksi
• Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip pengendalian resistensi antimikroba yang terkait dengan penggunaan antibiotik secara bijak
• Mengembangkan penelitian yang terkait dengan PPRA

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

• Pengendalian pedoman penggunaan antibiotik
• Kebijakan penggunaan antibiotik (antibiotic policy)
• Pembuatan & revisi pedoman penggunaan antibiotik (antibiotic guideline)
• Surveillance penggunaan antibiotik Drug Use Study

KOMITE PPI

Pengendalian penyebaran mikroba resisten

• Standar Precaution (kewaspadaan standar)
• Isolasi penderita
• Penanganan unit kerja sumber mikroba resisten (source control)
• Surveillance mikroba resisten
• Menyusun pedoman-pedoman terkait

 PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK 

• Laboratorium Mikrobiologi
• Identifikasi dan uji sensitivitas
• Hasil pemeriksaan mikrobiologi
• Konsultasi / Visitasi / Patient care
• Bersama klinisi ikut terlibat merawat pasien infeksi.
• Turn Around Time report
• Informasi Pola kuman
• Pengelolaan data mikroba
• menerbitkan informasi peta medan secara berkala

PELAYANAN FARMASI KLINIK

Peran Apoteker sebagai anggota Tim Pengendalian Resistensi antimikroba

Peran penting apoteker yang terlatih dalam penyakit infeksi untuk mengendalikan resistensi antibiotik dapat dilakukan melalui:

A. Upaya mendorong penggunaan antibiotik secara bijak

• Meningkatkan kerjasama multidisiplin untuk menjamin bahwa penggunaan antibiotik profilaksis, empiris dan definitif memberikan hasil terapi yang optimal.

Kegiatan ini mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur, Misalnya restriksi penggunaan antibiotik, saving penggunaan antibiotik, penggantian terapi antibiotik, pedoman penggunaan antibiotik maupun kegiatan selama perawatan pasien penyakit infeksi.

Kegiatan terkait perawatan pasien penyakit infeksi misalnya pemilihan antibiotik yang tepat, mempertimbangkan pola kuman setempat, optimalisasi dosis, pemberian antibiotik sedini mungkin pada pasien dengan indikasi infeksi, de-eskalasi, pemantauan terapi antibiotik.

• Terlibat aktif dalam Komite Farmasi dan Terapi

B. Menurunkan transmisi infeksi melalui keterlibatan aktif dalam Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

C. Memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat tentang penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik yang bijak.

1. Peran Apoteker sebagai anggota Komite Farmasi dan Terapi

Apoteker terlibat aktif dalam kegiatan Komite Farmasi dan Terapi khususnya terkait pengendalian penggunaan antibiotik, melalui:

1. Pemilihan jenis antibiotik yang akan dimasukkan dalam pedoman penggunaan antibiotik, formularium, dan yang diuji kepekaan
2. Analisis hasil evaluasi penggunaan antibiotik secara kuantitatif maupun kualitatif
3. Pembuatan kebijakan penggunaan antibiotik di rumah sakit.
4. Analisis cost effective, Drug Use Evaluation (DUE), dan evaluasi kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik maupun kebijakan terkait yang telah ditetapkan
5. Analisis dan pelaporan Efek Samping Obat (ESO)/Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD).

2. Peran Apoteker Sebagai Anggota Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (KPPI-RS)

Apoteker berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi pada pasien dan tenaga kesehatan melalui:

1. Penetapan kebijakan dan prosedur internal Instalasi Farmasi dalam penyiapan sediaan steril. Misalnya penetapan kebijakan pencampuran dalam laminar air flow cabinet oleh tenaga yang terlatih.
2. Penetapan kebijakan penggunaan sediaan antibiotik steril sekali pakai (single-dose package) dan penggunaan sediaan steril dosis ganda (multiple-dose container)
3. Penandaan yang benar termasuk pencantuman tanggal dan jam kadaluwarsa serta kondisi penyimpanan sediaan antibiotik.
4. Peningkatan kepatuhan terhadap kewaspadaan baku (standard precaution) oleh tenaga kesehatan, pasien dan petugas lain yang terlibat dalam perawatan pasien.
5. Kolaborasi dalam penyusunan pedoman penilaian risiko paparan, pengobatan dan pemantauan terhadap pasien dan tenaga kesehatan yang pernah kontak dengan pasien penyakit infeksi.
6. Penyusunan pedoman penggunaan antiseptik dan disinfektan
7. Penurunan kejadian infeksi nosokomial dengan cara menjamin ketersediaan alat kesehatan sekali pakai, antiseptik dan disinfektan

3. Peran apoteker pada penanganan pasien dengan penyakit infeksi

Kegiatan Apoteker dalam melaksanakan pharmaceutical care pada pasien dengan penyakit infeksi meliputi: Apoteker bekerjasama dengan Ahli Mikrobiologi untuk menjamin bahwa hasil uji kepekaan antibiotik dilaporkan tepat waktu dan ketepatan laboratorium mikrobiologi dalam melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium terkait penyakit infeksi.

Apoteker bekerja dengan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dapat menurunkan kesalahan yang mungkin terjadi dan kejadian yang tidak diharapkan akibat penggunaan antibiotik

4. Peran Apoteker Dalam Kegiatan Edukasi

Apoteker berperan dalam memberikan edukasi dan informasi tentang pengendalian resistensi antibiotik serta pencegahan dan pengendalian infeksi kepada tenaga kesehatan, pasien dan keluarga pasien. Kegiatan edukasi yang disertai dengan sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur restriksi antibiotik dapat meningkatkan efektivitas edukasi

Faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap antibiotik:

• Tingkat penggunaan yang tinggi untuk jenis infeksi yang salah, dosis yang tidak tepat, durasi yang tidak tepat
• Peningkatan pasien risiko tinggi (immunocompromised)
• Peningkatan tindakan invasif

Strategi penggunaan dan pengendalian antibiotik

• Menyusun kebijakan dan pedoman penggunaan antibiotik (profilaksis, terapi) yang di-update secara berkala
• Program sosialisasi dan edukasi
• Menggolongkan peresepan antibiotik menjadi: non-restriksi dan restriksi
• Kontinuitas ketersediaan antibiotik yang diperlukan
• Ketersediaan laboratorium uji kepekaan dan pemilihan uji kepekaan
• Memberikan umpan balik secara berkala kepada klinisi tentang pola peresepan antibiotik dan pola kepekaan kuman
• Keberadaan Apoteker farmasi klinik untuk optimalisasi terapi antibiotik
• Pengendalian promosi obat
• Penghentian otomatis (automatic stop order) untuk antibiotik tertentu

Penggunaan antibiotik secara bijak:

1. Spektrum sempit berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi atau perkiraan bakteri penyebab, indikasi ketat, dosis cukup, durasi cukup dan tidak berlebihan
2. Antibiotik empirik spektrum luas dapat digunakan dalam keadaan tertentu, tetapi evaluasi klinis harus dilakukan setelah 3 hari. Lakukan streamlining/de-escalation
3. Mengikuti kebijakan pembatasan peresepan antibiotik (restriksi)
4. Optimalisasi dosis dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kuman penyebab, lokasi infeksi, sifat farmakodinamik dan farmakokinetik obat.
5. Mengubah terapi dari parenteral ke oral sesegera mungkin

Pemantauan penggunaan antibiotik:

1. Melakukan evaluasi ulang setelah 72 jam tidak ada perbaikan klinis
2. Memantau Efek Samping Obat

Pedoman Penggunaan Antibiotik

• Pedoman disusun berdasarkan konsensus
• Pemilihan antibiotik berbasis bukti, peta kuman, ketersediaan obat
• Pedoman harus praktis dan dapat dilaksanakan
• Pedoman disusun berdasarkan klasifikasi penyakit dan pola pengobatan (empirik dan definitif)
• Pemilihan antibiotik mengikuti kebijakan restriksi

Pendekatan sistematik pemilihan antibiotik yang rasional

• Konfirmasi adanya infeksi: anamnesis, tanda dan gejala,faktor risiko
• Identifikasi kuman patogen: ambil spesimen, lakukan gram stain, pemeriksaan serologi, kultur dan kepekaan
• Pilih terapi dengan mempertimbangkan faktor pasien, obat
• Monitor respons terapeutik: pemeriksaan klinis, uji laboratorium, penilaian kegagalan terapi

Dosis Antibiotik, tergantung pada :

• Umur
• BB
• Keparahan penyakit
• Fungsi organ ginjal, hati
• Lokasi infeksi
• Jenis infeksi
• Keparahan

Frekuensi Pemberian Antibiotik, tergantung pada :

• Concentration-dependent
• Time-Dependent
• Fungsi ginjal, hati

Durasi Pemberian Antibiotik, tergantung pada:

• Lokasi infeksi
• Jenis infeksi
• Keparahan

Kebijakan penggunaan antibiotika di Rumah Sakit, bertujuan untuk :

• Untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang salah dan berlebihan
• Pembatasan penggunaan antibiotik golongan tertentu
• Kebijakan stop order antibiotik
• Dapat menekan biaya penggunaan antibiotik

Upaya menurunkan angka resistensi antibiotik adalah:

• Pencegahan infeksi
• Diagnosis infeksi yang tepat
• Pemilihan antibiotik secara bijak
• Mencegah perpindahan infeksi

Pemilihan jenis antibiotik yang digunakan di rumah sakit didasarkan pada Kebijakan/Pedoman Penggunaan Antibiotik, Pedoman Diagnosis dan Terapi/ Protokol Terapi serta Formularium Rumah Sakit yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Prinsip pemilihan antibiotik meliputi :

• Antibiotik yang disesuaikan dengan pola kuman lokal dan sensitifitas bakteri.
• Antibiotik yang bermutu
• Antibiotik yang cost effective

Apoteker memberikan informasi kepada dokter/perawat tentang antibiotik. Informasi yang diberikan antara lain tentang seleksi, rejimen dosis, rekonstitusi, pengenceran/pencampuran antibiotik dengan larutan infus dan penyimpanan antibiotik.

Pemberian informasi meliputi :

1. Tujuan terapi
2. Cara penggunaan yang benar dan teratur
3. Tidak boleh berhenti minum antibiotik tanpa sepengetahuan Dokter/Apoteker (harus diminum sampai habis kecuali jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan),
4. Reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi serta tindakan yang harus dilakukan
5. Cara penyimpanan

Konseling terutama ditujukan untuk:

• Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan antibiotik
• Mencegah timbulnya resistensi bakteri
• Meningkatkan kewaspadaan pasien/keluarganya terhadap efek samping/reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) yang mungkin terjadi, dalam rangka menunjang pelaksanaan program patient safety di rumah sakit.
• Konseling tentang penggunaan antibiotik dapat diberikan pada pasien/keluarga pasien rawat jalan maupun rawat inap secara aktif di ruang konseling khusus untuk menjamin privacy pasien.

Setelah diberikan konseling dilakukan evaluasi pengetahuan pasien untuk memastikan pasien memahami informasi yang telah diberikan. Bila perlu, dilengkapi dengan informasi tertulis (leaflet atau booklet).

Antibiotik intravena dapat diganti peroral, apabila setelah 24-48 jam:

1. Kondisi klinis pasien membaik.
2. Tidak ada gangguan fungsi pencernaan (muntah, malabsorpsi, gangguan menelan, diare berat).
3. Kesadaran baik.
4. Tidak demam (suhu > 36°C dan < 38°C), disertai tidak lebih dari satu kriteria berikut:
   • Nadi > 90 kali/menit
   • Pernapasan > 20 kali/menit atau PaCO2 < 32 mmHg
   • Tekanan darah tidak stabil
   • Leukosit < 4.000 sel/dl atau > 12.000 sel/dl (tidak ada neutropeni).

sumber : http://hisfarsidiy.org/