Pimpinan unit layanan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi,
kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf untuk memenuhi
kebutuhan memberikan asuhan kepada pasien. Untuk menghitung jumlah staf yang
dibutuhkan, digunakan faktor sebagai berikut:
- misi rumah sakit;
- keragaman pasien yang harus dilayani, kompleksitas, dan intensitas kebutuhan pasien;
- layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit;
- volume pasien rawat inap dan rawat jalan;
- teknologi medis yang digunakan untuk pasien.
Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal
yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam
semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (placement) atau penempatan kembali (replacement) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh,
seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat
jalan lain. Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan
proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan
kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:
- penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
- mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga
kesehatan profesional jika
- seseorang yang bekerja terutama di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- eseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuaidengan tingkatpendidikannya;
- bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. (lihat juga KKS 9) Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara, lihat juga PPI1)
Sumber : Pedoman Akreditasi Rumah Sakit KARS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar